Dimana Letak Himbauan Presiden?

28 Nov 2012

Masih hangat dalam ingatan. Betapa presiden kita menunjukkan semangat tinggi dalam upaya mengurangi pemanasan global. Tidak tanggung-tanggung, 26% emisi gas rumah kaca hendak diturunkan dengan usaha sendiri dan 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020. Komitmen itu dikemukakan Presiden SBY ketika menghadiri Pertemuan G-20 di Pittsburg, Amerika Serikat, 25 September 2009 lalu.

Berdasarkan skenario SNC (Second National Communication), tingkat emisi Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 1,72 Gton CO2e pada tahun 2000 menjadi 2,95 Gton CO2e pada tahun 2020 (KLH, 2009). Peningkatan emisi tersebut, sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan atau aktivitas di bidang kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, industri dan transportasi, serta limbah.

Keadaan itu membuat Indonesia perlu melakukan upaya tindak lanjut. Dan lahirlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) menetapkan provinsi bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) selambat-lambatnya 12 bulan sejak ditetapkannya Perpres RAN-GRK.

Status terakhir RAD GRK di beberapa daerah menjelang akhir 2012 ini menunjukkan kekurang seriusan. Data Bappenas menyatakan sedikitnya 15 provinsi yang memiliki tingkat persentase di bawah 30% dalam penyusunan RAD-GRK. Lembaga itu membaginya ke dalam tiga kategori yakni status penyusunan 50%-60%, 40%-50% dan terakhir adalah di bawah 30%.

Provinsi yang termasuk dalam kategori terakhir adalah Aceh, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, serta Sulawesi Barat.

Sementara untuk kategori 40%-50% adalah Sumatera Barat, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Lampung, dan Maluku Utara. Dan 50%-60% adalah Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, DIY, serta DKI Jakarta.
Keterlambatan Jawa Timur

Dalam keseharian yang tak lepas bicara tentang perubahan iklim, sedih jika melihat perkembangan RAD GRK propinsi Jawa Timur ini. Di propinsi ini, banyak sekali program internasional yang menawarkan bantuan teknis untuk penanganan sanitasi perkotaan dan pedesaan bahkan bantuan teknis untuk menyusun strategi perubahan iklim kota. Tapi dimana sinkronisasinya sehingga RAD-GRK Jatim tersendat?

Dalam proses penyusunan strategi perubahan iklim kota misalnya. Sulit rasanya mendengar komitmen daerah yang secara lantang siap mengalokasikan dana APBD untuk upaya mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim. Masih kalah jauh dibanding pembangunan infrastruktur kota yang tentu banyak bertentangan dengan upaya mitigasi itu sendiri.

Tak hanya itu, program kota dalam kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim, sejatinya sangat kaya. Hanya saja, pemahaman bahwa program tersebut bisa dimasukkan sebagai langkah mitigasi perubahan iklim sangatlah kurang. Sepertinya membutuhkan energi lebih untuk menjelaskan bahwa program tahunan yang rutin ada dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) itu erat kaitannya dengan upaya mitigasi perubahan iklim.

Alasan klasik yang mungkin bisa menjadi penyebab lainnya adalah saling lempar tanggung jawab. Bahwa isu perubahan iklim itu erat dengan Kantor lingkungan hidup atau badan lingkungan hidup memang benar adanya. Tapi jika bicara efisiensi energi di kegiatan industri dan komersil, sepertinya lebih memungkinkan jika Dinas perindustrian dan perdagangan yang lebih sanggup berbicara. Atau jika bicara tentang sampah dan limbah. Tentu tidak bisa tidak untuk mengikutsertakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Keadaan ini pun menjadi sulit untuk memunculkan anggaran kota dalam mitigasi perubahan iklim.

Sayangnya, keadaan ini terjadi hampir di sebagian kota di Jawa Timur. Target penurunan emisi yang menjadi kesanggupan pemerintah sebesar 26% atas biaya sendiri menjadi tidak berguna. Menjadi pertanyaan besar ketika berpikir tentang dimana letak himbauan presiden melalui Perpres Nomor 61 Tahun 2011. Seakan akan beranggapan bahwa, Presiden minta APBD dialokasikan untuk penurunan emisi gas rumah kaca saja sulit, apalagi jika masyarakat yang meminta?


TAGS Perubahan Iklim


-

Author

Follow Me

Search

Recent Post